Tag

,

“Apa kamu tahu tempat disembunyikannya senjata?!”

 “Di Sanoba”

”Dapatkah kamu menunjukkan pada saya?!”

“Cepat!di daerah mana di Sanoba?Namanya, namanya!!”

“Tabuni…”

“Dimana-dimana? Di Sanoba?”

“Tidak tahu..”

“Dirumah?”

“Tidak”

“Harus tahu! Sanoba dimana? Siapa temanmu? Kalau tidak kau akan mati kami bakar!Satu teman!Dimana dia yang bawa senjata ke sekitar sini?!”

“Bakar!!Bakar!!”

Dialog diatas merupakan cuplikan video penyiksaan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Pendeta Kindeman Gire. Saya menyaksikan kembali video tersebut pada 29 oktober 2010 saat membuka berita Aljazeera English di youtube. Alasan penyiksaan tersebut untuk mendapat informasi keberadaan gudang senjata dan Tabuni yang merupakan anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Saya menyaksikan video penyiksaan di Puncak Jaya untuk pertama kali dari televisi dan video youtube. Seketika saya merasa sedih, marah, takut, dan mau muntah. Bayangkan saja, orang papua itu disundut kemaluannya dengan bara api kayu bakar. Tampak jelas watak militeristik dan sikap represif yang timbul dari ketidakpercayaan TNI terhadap orang papua. Padahal TNI harusnya melindungi masyarakat bukan menjadikan orang papua sebagai musuh.

Apakah mereka tidak memiliki hati nurani lagi? Apakah hanya jalan kekerasan yang mereka tahu untuk mencari informasi? Apakah mereka tidak puas dengan banyaknya korban penyiksaan selama ini?

Rabu 20 Oktober, Komnas HAM yang diwakili komisionernya Yosep Adi Prasetyo, mengemukakan keabsahan video tersebut. Penyiksaan dilakukan 12 April 2010 di Tingginambut, Puncak Jaya. Pelaku penyiksaan adalah oknum TNI. Korbannya Pendeta Kindeman Gire yang beberapa hari setelah penyiksaan kepalanya ditemukan di sungai setempat.

Video ini membuat masyarakat menjadi geger karena kasus pelanggaran HAM seakan-akan baru terjadi, padahal isu pelanggaran HAM di Papua merupakan pelanggaran HAM masif. Penyiksaan yang dilakukan TNI tidak hanya terjadi dalam dua atau tiga tahun terakhir tetapi merentang sejak awal integrasi Papua ke Indonesia.

Berintegrasinya Papua ke Indonesia menimbulkan kebijakan politik dan keamanan. Pemerintah mulai menerapkan DOM (Daerah Operasi Militer) di Papua. Selama diterapkan DOM ditemukan banyak pelanggaran HAM yang dicatat KPP HAM Papua.

Misalnya Pengungsian suku Muyu, Merauke 1984-1985, perkosaan di Jila, Timika 1987-1988, pembunuhan di Timika 1994-1995, operasi pembebasan sandera di Mapunduma 1996, kekerasan di Paniai 1981-2000.

Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Biak berdarah, yang menewaskan 8 orang pada 6 juli 1998, ratusan luka dan puluhan orang hilang. Lalu kasus Abepura yang terjadi pada 7 Desember 2000.

Peristiwa – peristiwa diatas memperlihatkan bahwa kebijakan politik keamanan telah berakibat sangat serius. Terutama dalam perlindungan dan pemajuan HAM. Kenyataannya tidak satupun pelanggaran HAM di Papua yang tuntas dan akhirnya dilupakan.

Pangdam Cenderawasih, Mayjen. Hotma Marbun, dalam video kantor berita Aljazeera versi bahasa Inggris di youtube, mengatakan:“I don’t know if this has happened. All I can say is that there are no human rights violations in Papua since I have been in charge, unless they are personal fights but nothing structural if this is really true whoever did this will be punished according to millitary law”

Pernyataan ini bertentangan dengan fakta yang ditemukan Komnas HAM. Dalam beberapa bulan terakhir saja ada 50 orang terbunuh oleh TNI di Puncak Jaya. Data yang disusun perwakilan Komnas HAM di Papua menyebut terjadinya penyiksaan, extrajudicial killing (pembunuhan di luar pengadilan), penangkapan sewenang-wenang, pengusiran warga secara paksa.

Penyiksaan adalah tindakan yang mampu membuat seluruh aspek kehidupan seseorang hancur. Apalagi, penyiksaan dilakukan oleh aparat yang bersenjata lengkap kepada warga sipil yang bertangan kosong. Penyiksaan yang terjadi di Papua merupakan salah satu isu yang sangat penting namun jarang disentuh. Kita tahu banyak persoalan HAM disana termasuk penyiksaan.

Ketidakpedulian terhadap saudara kita di ujung timur, mengoyak esensi dasar HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tidak satu orang pun yang dapat mencabut HAM dimana pun manusia itu berada. Tidak seorang pun dapat disiksa atau diperlakukan secara kejam. Sehingga dimanapun kita berada, HAM akan tetap dijunjung tinggi.

Dalam keadaan apapun martabat seorang manusia harus dijunjung tinggi. Sehingga dalam keadaan perang, ketidakstabilan politik, dan keadaan darurat lainnya penyiksaan tidak boleh dilakukan.

Penyiksaan di Papua merupakan pelanggaran HAM yang sistematik. Namun dibalik itu ada satu organisasi yang selalu dikambinghitamkan, yaitu OPM (Organisasi Papua Merdeka). OPM diduga oleh pemerintah merupakan gerakan separatis bersenjata yang berbahaya.

Bahkan dalam surat Mentri Pertahanan kepada Mentri Luar Negri tanggal 26 Oktober 2006, disebut bahwa “OPM ibarat virus yang sedang menggerogoti Indonesia jangan sampai hal yang sama terjadi lagi seperti Timor Timur.” Pandangan bahwa OPM adalah virus, membuat TNI menganggap OPM adalah musuh negara. Karena virus OPM mampu menyusup kedalam orang Papua, maka TNI menganggap bahwa orang Papua adalah musuh negara. Menurut Neles Tebay (Pengajar STFT Fajar Timur, Jayapura) dalam wawancara tanggal 11 November 2010 di Perpustakaan Nasional, “pemerintah menganggap setiap orang papua adalah separatis atau minimal simpatisan separatis, oleh karena itu militer memperlakukan orang papua sebagai musuh”.

OPM didirikan di Manokwari pada Februari 1965, tepatnya di Sanggeng pada rumah keluarga Watofa. Organ ini didirikan dengan nama Organisasi Pembebasan Papua Merdeka/OPPM. Namun Pemerintah menyebutnya dengan OPM. Organisasi ini menginginkan pembebasan bagi Papua, karena sejak Pepera masyarakat Papua tidak setuju menjadi bagian NKRI.

Menurut Laporan Penyelidikan KPP HAM (Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia) Papua, pelaksanaan Pepera ini tidak dilaksanakan secara adil karena disertai intimidasi, paksaan, penganiayaan, dan cacat hukum. Pemerintah Indonesia menafsirkan secara sepihak isi perjanjian New York khususnya pasal XVIII yang mengatur pelaksanaan act of free choice.

 

Menegakkan Hukum di Papua

UUD 1945 jelas menetapkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, Dalam UU 39 Tahun 1999 disebutkan juga bahwa hak setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Hukum positif yang mengatur secara spesifik mengenai penyiksaan itu sendiri yaitu UU nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Juga ada Kovenan Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi. Namun hukum positif ini tidak akan efektif tanpa sistem hukum yang jelas.

Komnas HAM telah mendesak Panglima TNI untuk melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap isi video penyiksaan tersebut. Tapi tampaknya sulit sebab mereka merasa tidak bersalah. Terbukti dalam pengadilan militer yang memvonis TNI dengan hukuman yang ringan pada 11 November lalu.

KUHPM (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer) tidak menjamin penegakan hukum. Pengadilan militer ini menghalangi kewenangan pengadilan HAM untuk memeriksa TNI yang melakukan pelanggaran HAM. Peradilan militer hanya memeriksa sebatas pelanggaran administrasi militer saja.

Misalnya Peradilan militer kasus penyiksaan Anggen Pugu Kiwo (50 tahun) oleh TNI di Tingginambut, Puncak Jaya. Pengadilan militer ini mengabaikan keadilan bagi orang Papua khususnya bagi korban. Menurut Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) peradilan militer ini dibuka sejak 5 November 2010.

Pada 11 November 2010 Hakim Pengadilan Militer III-19 Kodam XVII/Cenderawasih menjatuhkan masing-masing 5 bulan penjara bagi tiga anggota Kesatuan Pam Rawan Yonif 753 Arga Vira Tama/Nabire Kodam XVII Cendrawasih. Mereka adalah  Praka Syahmin Lubis, Prada Joko Sulistyono dan Prada Dwi Purwanto. Sedangkan Letda Infanteri Cosmos dengan hukuman 7 Bulan penjara karena dianggap melanggar pasal 103 KUHPM junto 56 KUHP, yaitu perbuatan melawan perintah atasan.

Pengaturan tentang Pengadilan HAM juga telah dibentuk dengan UU nomor 26 Tahun 2000. Penyelidikan pun dilakukan oleh Komnas HAM. Dengan pengadilan HAM ini, pelaku dan atasannya dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun pengadilan HAM yang dibuat untuk Papua dinilai tidak independen karena sistem pengadilan HAM yang sulit untuk meminta pertanggungjawaban komandan.

Ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM menyatakan “komando militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komando militer dapat dipertanggungjawabkan…”. Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) kata “dapat” dalam pasal ini membuat kerancuan. Sehingga menjadi celah bagi komandan militer untuk tidak bertanggungjawab. Contohnya pengadilan HAM kasus Abepura yang tidak mengajukan nama – nama anggota atau Pejabat Kepolisian Daerah Papua.

Cara independen yang dapat dilakukan untuk menghukum pelanggar HAM yaitu menyampaikan informasi kepada anggota komite HAM PBB (Resolusi Economic and Social Council nomor 1987/5). Penyampaian informasi dilakukan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dan human rights lawyer yang mempunyai consultative status. Informasi tersebut berdasarkan dokumentasi cerita orang Papua mengenai pelanggaran HAM di Papua. Dengan informasi tersebut, mereka yang diduga para pelaku pelanggaran HAM dapat disidangkan di ICC (International Criminal Court). Statuta Roma, yang dianut ICC, Pasal 28 ayat 1 (a) secara tegas menyatakan bahwa Komandan Militer seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut melakukan atau hendak melakukan kejahatan.

Diseminasi diatas merupakan jalan alternatif yang harus ditempuh Ornop dan human rights lawyer, dibandingkan menunggu pemerintah menuntaskan kasus ini. Menurut buku Penyiksaan Dan Mereka Yang Selamat (LSPP, 2003), diseminasi dapat menimbulkan kewaspadaan publik tentang praktek – praktek pemerintah terkait pelanggaran HAM di Indonesia.

Buku Dialog Jakarta-Papua yang ditulis Neles Tebay tahun 2009 menyebutkan, pengalaman dan sejarah Papua memperlihatkan bahwa kekerasan tidak pernah menyelesaikan konflik Papua. Kekerasan semakin menambah jumlah korban dan memperbanyak masalah. Pendekatan kekerasan yang dipakai TNI harusnya diganti dengan jalan damai. Jalan damai dapat terlaksana dengan dialog antara pemerintah dan orang Papua. Dialog ini harus diwujudkan agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah di Papua.

Penantian panjang mutiara hitam di negeri ini tampaknya hanya angan – angan. Tidak ada tanda – tanda adanya perlindungan HAM bagi sang mutiara hitam. Kenyataan pelanggaran HAM di Papua yang ditutupi, pasti suatu saat akan terulang kembali. Kasus – kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di Papua, terus menuntut penegakan hukum. Agar penantian panjang di tanah Papua berujung pada kenyataan.

Penulis : Christien Natalia (Unika Atmajaya), Juara Harapan I