Tag

,

Kekerasan kerap mewarnai sejarah Indonesia, seperti peristiwa Tragedi Mei ’98 ketika banyak terjadi tindakan anarkis seperti penjarahan dan pembakaran toko-toko di berbagai wilayah Indonesia, khususnya wilayah Jakarta. Kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan keturunan etnis Tionghoa pada saat itu, hingga 12 tahun setelah peristiwa tersebut belum ada tindakan tegas pemerintah untuk mengungkap kebenaran.

Aksi kekerasan dan penjarahan yang menimpa mayoritas komunitas Tionghoa bukanlah konflik antar etnis, melainkan sebagai akibat dari situasi politik Indonesia pada saat itu. Indonesia berada di bawah rezim Orde Baru yang memiliki tujuan utama pembangunan Indonesia di segala bidang. Dalam usaha pembangunan tersebut, Presiden Soeharto mengandalkan pinjaman dana dari luar negeri, seperti lembaga keuangan dunia International Monetary Fund (IMF) yang merupakan gabungan beberapa negara untuk memberi bantuan dana kepada negara-negara berkembang. Sehingga, ketika tahun 1997 terjadi krisis ekonomi global, Indonesia mengalami defisit dan tidak mampu membayar hutang negara yang mencapai US$ 2,4 juta kepada IMF.

Selain terlilit hutang yang sangat besar, beberapa aktivis dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) menghilang. Salah satunya adalah ketua bidang budaya di PRD, yaitu Wiji Thukul. Dia adalah penyair yang sajaknya berisi kritik sosial. Beberapa karyanya yang pada waktu itu wajib dipakai dalam aksi-aksi massa adalah Peringatan, Sajak Suara, Tembok dan Bunga. Sajak-sajaknya dianggap berbahaya bagi pemerintah karena membuat masyarakat menjadi lebih kritis dan berani. Organisasi seperti PRD ini adalah organisasi yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan membela rakyat kecil. Sehingga ketika para aktivis ini hilang dan tidak pernah kembali, membuat keluarga serta rekan-rekannya bertanya-tanya dan menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan.

Mei 1998 mahasiswa dan beberapa lembaga swadaya masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Tri Sakti Jakarta tewas terbunuh saat melakukan demonstrasi menuntut Soeharto mundur sebagai presiden. Situasi menjadi semakin panas ketika keesokan harinya, tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan dan penjarahan di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK), seperti Pasar Rebo, Tanah Abang, Ciledug, Bogor. Menurut Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK) pada 1998, aksi tersebut merupakan aksi yang diorganisir karena waktu kejadian hampir serentak di berbagai wilayah JABODETABEK. Laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tahun 1998 aksi penjarahan dipicu oleh militer berseragam SMA yang datang dengan truk ke lokasi penjarahan kemudian melakukan tindakan provokasi dengan meneriakkan anti Cina dan membakar toko-toko serta memprovokasi warga untuk ikut serta merusak dan menjarah. Setelah massa terprovokasi, para militer tersebut pergi dari lokasi dan membiarkan aksi penjarahan terus berlangsung.

Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, pusat perbelanjaan Ramayana, hangus terbakar dan toko-toko di sekitarnya banyak mengalami kerusakan. Banyak ruko bertuliskan “Milik Pribumi” atau “Muslim” sebagai upaya si pemilik menghindari massa merampok tokonya.  Dalam laporannya, TRK mengungkapkan ada 1.190 korban meninggal karena luka bakar dan 27 korban meninggal karena senjata atau lain, serta 91 orang luka-luka dan 31 orang dinyatakan diculik atau hilang.

Satu hal yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah terjadinya kekerasan seksual yang menimpa perempuan etnis Tionghoa ketika penjarahan berlangsung. Aksi kekerasan seksual ini juga terorganisir dengan adanya gang rape, yaitu sekelompok orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan Tionghoa. Seperti yang dituturkan seorang korban dalam laporan Komnas Perempuan, Kita Bersikap tahun 2009, bahwa ada sekelompok laki-laki yang datang mengancam akan memperkosanya dan mereka tidak berhenti menyakitinya sampai akhirnya si perempuan berteriak dengan bahasa Bugis dan para pelaku diyakinkan bahwa si perempuan bukanlah dari etnis Tionghoa.

Menurut laporan TGPF ada 85 korban kekerasan seksual: pemerkosaan sebanyak 52 orang, pemerkosaan dengan penganiayaan sebanyak 14 orang, penganiayaan seksual sebanyak 10 orang, dan pelecehan seksual sebanyak 9 orang. Data-data yang telah ditemukan oleh para relawan kemanusiaan itu merupakan sebuah laporan korban kekerasan tanpa ada tindak lanjut di pengadilan. Di luar dari data-data yang saya baca itu, saya pun berpikir, mengapa etnis Tionghoa?

Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam suku dan ras. Etnis Tionghoa masuk Indonesia melalui perdagangan yang kemudian melebur menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dalam buku Konflik Kekerasan Internal (2005), Robert Cribb mengatakan “asal usul rasisme itu pada umumnya diidentifikasi sebagai sistem klasifikasi suku yang digunakan pemerintah kolonial Belanda sebelum tahun 1942, yang membagi penduduk India Belanda ke dalam kategori ‘Eropa’, ‘Asli’, atau ‘Timur Asing’“. Maka, menurut Cribb, muncul suatu kesimpulan bahwa kekerasan anti Indonesia-Tionghoa merupakan taktik pengalih-perhatian pemerintah, supaya masyarakat menumpahkan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah kepada etnis turunan yang minoritas serta menjadi sasaran terhadap sumber masalah sosial, seperti kesenjangan sosial.

Klasifikasi sosial tersebut juga dipakai Soeharto pada masa pemerintahannya dengan memperjelas bentuk diskriminasi melalui perbedaan status pribumi dan Tionghoa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dengan mengaitkan pemberontakan Geraka 30 September (G30S) dengan negeri komunis Cina. Pemerintah berupaya menutupi bahwa aksi kekerasan pada Mei 1998 didalangi oleh aparat keamanan. Maka, dengan klasifikasi yang sudah dibentuk pemerintahan Soeharto, membuat etnis Tionghoa sebagai tumbal supaya masyarakat mengalihkan protes kemarahannya kepada golongan kelas dua tersebut. Sehingga kerusuhan yang terjadi bisa dimaklumi sebagai kasus konflik kesenjangan sosial antar etnis, walaupun sesungguhnya bukan.

Upaya yang dilakukan oleh para relawan untuk mengungkapkan kebenaran juga kerap kali mendapat ancaman. Salah satu relawan perempuan, Ita Martadinata yang masih berusia 17 tahun, bahkan tewas terbunuh di dalam rumahnya karena ia dan ibunya aktif membantu Tim Relawan untuk Kemanusiaan dalam investigasi Tragedi ‘98. Hal tersebut merupakan bukti bahwa ada usaha keras agar kejadian itu tidak pernah terungkap. Setelah investigasi dan laporannya selesai pun, tidak ada tindak lanjut ke tahap penyidikan, sebagaimana yang harusnya dijalankan oleh pemerintah.

Sebagian besar korban malu dan takut untuk bersaksi karena kejadian itu sungguh mengerikan bagi mereka. Para korban takut akan stigma negatif masyarakat, secara sosial korban tersebut juga dipinggirkan. Di samping itu, pemerintah Indonesia memang tidak pernah mengusut kasus penindasan hak asasi manusia secara tuntas, sehingga baik korban maupun keluarga enggan untuk menjadi saksi dan mengusut kasus tersebut.

Kejahatan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan untuk menutup-nutupi kebenaran tidak hanya berhenti di peristiwa Mei 1998 itu saja, tetapi tentu memiliki efek lanjutan yang dialami oleh korban dan keluarganya. Tekanan psikologis adalah kenyataan pahit yang harus di hadapi dan diterima. Tak sedikit dari para korban kehilangan rasa percaya dirinya, takut untuk keluar rumah, takut dengan laki-laki, bahkan ada yang melakukan aksi bunuh diri. Kehidupan mereka direnggut dan mereka tercerabut dari kehidupan normal karena mengalami beban mental yang luar biasa.

Bercermin dari kekerasan yang kerap terjadi, perempuan malah menjadi korban dan dilecehkan. Posisi perempuan yang berada di bawah laki-laki karena sistem yang patriarkal, ditambah dengan adanya klasifikasi etnis Tionghoa sebagai kelas dua, membuat perempuan Tionghoa tidak memiliki posisi tawar. Sehingga kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan Tionghoa mencoreng wajah pemerintahan Orde Baru karena pemerintah menggunakan yang lemah sebagai tameng. Hal itu juga merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa melindungi kaum minoritas dan bisa dinyatakan gagal dalam melaksanakan tugas utama untuk menjamin keamanan bagi masyarakatnya dan memenuhi hak asasi tiap warga negara untuk bebas dari penyiksaan.

Demikian, penyalahgunaan kekuasaan rezim Soeharto melahirkan penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah kekerasan yang pernah terjadi di Indonesia masih panjang dan semua masih berhenti dalam sebuah laporan yang usang dimakan usia. Semua usaha dan pengorbanan dalam investigasi yang dilakukan oleh para relawan menunggu aksi nyata dari pemerintah untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut.

Masyarakat Indonesia tentu sudah berusaha berrekonsiliasi dengan sendirinya. Sekarang ini sudah banyak etnis Tionghoa bisa hidup berdampingan dengan kaum pribumi dengan damai. Akan tetapi, sikap pemerintah untuk mengungkapkan kebenaran masih dinantikan oleh rakyatnya. Sebab, dengan pemerintah berani ambil sikap tegas, berarti pemerintah kita pun sudah menunjukkan keinginannya untuk memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan bisa membuat rakyat percaya akan pemerintahnya yang adil dan jujur.

Generasi muda merupakan kunci untuk memperbaiki sistem di negara ini karena mereka adalah penerus bangsa. Generasi muda kita tidak boleh melupakan sejarah negaranya dan harus memiliki rasa kemanusiaan dan nasionalisme yang tinggi untuk bisa mempertahankan keutuhan bangsa. Generasi muda harus ingat “JAS MERAH”, jangan sekali-kali melupakan sejarah, yang pernah diungkapkan oleh Bung Karno. Maka, di tangan generasi muda itulah laporan-laporan yang sudah dibuat oleh tim relawan harus terus diperjuangkan hingga ke tahap penyidikan sampai kebenaran terungkap. Perjuangan kebenaran ini akan mengangkat martabat masyarakat kecil, terutama kaum perempuan dan membuat perempuan bukan lagi sebuah obyek, tetapi juga subyek yang sama-sama harus dihormati, dilindungi dan dihargai.

Pentingnya kesadaran serta keberanian untuk membela kemanusiaan dan mendengarkan suara rakyat kecil, ditujukan supaya kehidupan yang harmonis dan persatuan bangsa dapat tercipta dengan sendirinya. Keberanian untuk berjuang membela yang benar juga perlu ditanamkan pada generasi muda, penerus bangsa. Sehingga Indonesia memiliki sistem yang lebih baik dan menjadi bangsa yang diperhitungkan di mata dunia, karena berani menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu.

Penulis : MM. Rahayu Ambarastuti (Universitas Sanata Dharma) ,Juara Harapan II