Tag

,

Tajam mata kami, bukan tajam menatap cakrawala. Kuat kepal tangan kami, bukan kuat menjalani hidup. Simpul tawa kami, bukan simpul kebahagiaan. Sebab cakrawala, hidup dan kebahagiaan kami hanyut bersama derasnya kucuran darah itu.

“Kepala  saya  retak  kena  tembak. Saya jatuh lalu diseret dan dimasukkan  ke  dalam truk. Ada lima puluhan orang di situ, entah hidup atau mati….” tutur Soka, nama samaran, mengenang ajang berdarah itu. (sumber: detic.com).

Negara hukum. Begitulah negeri ini menamai dirinya. Tapi fakta berbicara lain, yang ada bukan “hukum” sesungguhnya, namun main hukum sendiri yang justru terjadi di negara ini. Bukan hanya satu atau dua orang yang dikorbankan nyawanya, melainkan ratusan bahkan ribuan orang.

Apakah ini negara hukum? Dimana mereka yang tak bersalah dihukum. Sementara yang jelas-jelas bersalah bebas berkeliaran di luar sana. Klarifikasi pun dilakukan banyak pihak sehingga banyak versi pula dari peristiwa ini, untuk membenarkan masing-masing pihak.

Pemerintah mengklaim bahwa jamaah masjid yang bersalah, dengan melakukan pengeroyokan terhadap Sersan Satu (Sertu) Hermanu, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok. Serta melakukan pembakaran rumah, toko dan pembunuhan sejumlah warga yang menyebabkan jatuhnya banyak korban.

Sedangkan menurut pengakuan para saksi dan korban (seperti tertera di atas), pemerintahlah yang bersalah. Bagaimana tidak para jamaah yang datang dengan maksud meminta keadilan dan pembebasan untuk teman-teman mereka yang ditahan secara paksa dan tanpa surat penahanan, justru dibredel peluru. Tak hanya kedua versi ini saja, tapi masih banyak versi lainnya yang bermunculan.

Inilah yang membuat kita, khususnya kaum awam bertanya-tanya. Manakah versi yang sesungguhnya? Terlepas dari dua versi besar tersebut, yang seharusnya kita pertanyakan adalah dimanakah kemanusiaan itu berada? Bukan memperdebatkan versi mana yang benar ataupun yang salah, karena tentu “pemenangnya” adalah pihak yang mempunyai kuasa yang dapat “membenarkan” kejahatan berat HAM di masa lampau ini.

Dua puluh enam tahun sudah peristiwa berdarah itu berlalu. Hanya berlalu dan tidak ada penyelesaian. Dari pandangan tajam para korban tergambar jelas bagaimana kacaunya keadaan ketika diserukan dengan lantang “Allahu Akbar!, Allahu Akbar!” dan disambut dentuman senjata, membuka perang.

Keadilan. Hanya keadilan yang mereka tuntut. Mengapa begitu sukar mendapatkannya? Sedangkan ideologi kita yang lambangnya terpampang di instansi-instansi mereka yang berdasi, berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Namun inilah Indonesia, yang senang mempersoalkan literatur ideologi, tapi tidak mengerti untuk apa ideologi itu.

Jika kita tengok kembali ke belakang, kejadian sesungguhnya hanya berawal dari hal kecil. Yaitu kalangan Islam di Tanjung Priok kala itu, telah mengerti hukum dan memperbincangkannya saat dakwah oleh ulama. Serta membuat pamflet-pamflet untuk beraspirasi, yang dipelopori oleh Amir Biki, M. Nasir dan Syarifin Maloko.

Salah satu aspirasi mereka yaitu agar ideologi Islam dimasukkan ke dalam ideologi Indonesia. Sebab saat itu, kalangan Islam menganggap kemiskinan dan banyaknya korupsi yang terjadi karena Indonesia tidak berideologikan Islam. Namun keinginan itu ditentang oleh pemerintah orde baru, yang hanya memperbolehkan satu ideologi, yaitu Pancasila. Ideologi yang dapat “dikendalikan” pribadi, bukan terkendali bersama.

Ternyata umat Islam yang telah mencium maksud dari pemberlakuan ideologi asas tunggal Pancasila tersebut, dengan sigap bereaksi. Tentunya hal ini telah membangunkan mereka, para penguasa dari tidur panjangnya di singgasananya yang penuh percik darah dan airmata (sumber: buku ‘Mereka Bilang Disini Tidak Ada Tuhan’).

Maka datanglah Hermanu seorang Babinsa, untuk menghentikan “aksi” yang bagi pemerintah dianggap dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengganggu stabilitas nasional. Alasan menggangu stabilitas nasional itulah yang dipakai oleh pemerintah, yang sebenarnya adalah menggangu stabilitas dan membahayakan mereka yang berkuasa.

Semuanya pun dimulai, dengan kedatangan Hermanu yang tidak bersahabat. Salahkah jika kita sebagai tuan rumah bereaksi kurang baik terhadap pendatang yang berprilaku tidak baik pula? Terlebih di mushallah, Hermanu masuk menggunakan alas kaki dan menyiram dinding disana.

Hingga timbullah pemberitaan bahwa motor milik Hermanu dibakar, sehingga pemerintah merasa “berhak” menahan empat orang jamaah mushallah. Tanpa surat penahanan. Keempat orang itu yaitu Ahmad Sahi, M. Nur, Syarifuddin Rambe dan Shofwan Sulaiman.

Tentunya sangatlah wajar, jika kita melihat orang diperlakukan tidak adil dan ingin membelanya. Terlebih mereka adalah teman kita sendiri. Hingga pada malam itu, 12 September 1984, sekitar pukul 23.00 WIB semua kekacauan memuncak. Sekitar 1.500 orang dari berbagai penjuru mendatangi Kantor Mapolres Jakarta Utara, memenuhi sepanjang jalan Yos Sudarso, dengan membawa obor yang menerangi sepanjang jalan itu.

Gelapnya malam dan ramainya hiruk-pikuk disana, disertai takbir yang lantang oleh simpatisan menuntut dibebaskannya keempat orang tersebut, semakin membakar emosi dari kedua belah pihak. Baik petugas keamanan disana maupun para simpatisan.

Kala itu Kantor Mapolres Jakarta Utara tampaknya telah dipersiapkan keamanannya. Terbukti dengan jejeran tentara yang siaga, seolah telah siap untuk berperang. Amir Biki memimpin barisan simpatisan dan berniat menghampiri pasukan keamanan untuk bernegoisasi, agar mereka boleh masuk ke dalam Mapolres.

Namun belum sempat terlaksana, tentara-tentara itu seolah membabi buta menembaki simpatisan. Takbir “Allahu Akbar!, Allahu Akbar!” pun bersahut-sahutan, hingga menggema. Keheningan malam pun terpecah karena situasi yang semakin tak terkendali.

Hujan peluru. Seketika berpuluh-puluh korban tertembak mati, termasuk Amir Biki. Sungguh tragis memang, mereka datang untuk menuntut keadilan bagi teman mereka. Namun kedatangan mereka justru disambut dengan bredelan peluru.

Memang disatu sisi para simpatisan bersalah. Seandainya mereka tidak gegabah dan bersabar untuk menunggu, tentulah peperangan ini tak terjadi. Beruntungnya Hermanu dapat meloloskan diri dari “pengadilan” massa tersebut. Meskipun ia memang bersalah, tetapi ia masih mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) untuk dilindungi.

Namun, yang lebih mengecewakan adalah betapa HAM begitu tidak dihargai oleh pihak yang seharusnya menegakkannya. Manusia-manusia itu berubah bak setan yang haus akan darah.

Gelegar tembakan menyelubungi seantero Tanjung Priok. Mencekam. Jiwa-jiwa yang jatuh tertembak, seolah pemandangan yang sangat biasa. Begitu “murahnya” nyawa kala itu.

Mereka yang ada di rumah, namun aktif keislamannya pun diciduk, dianiaya dan dibunuh. Bahkan orang-orang yang tidak sengaja melewati jalan itu, turut pula menjadi korban. Sehingga seratus lebih warga yang tidak tahu-menahu tewas di tempat. Sungguh menyedihkan karena mereka harus menerima perlakuan seperti itu, tanpa kesalahan apapun yang diperbuat sebelumnya. Mereka yang tidak terlibat, ikut dilibatkan.

Pada tanggal 13 September 1984 pukul 00.00 WIB, Tanjung Priok telah berlumuran darah. Inilah yang dimanfaatkan oleh oknum tentara yang “mengamankan” malam itu, untuk mengkambing hitamkan jamaah dan simpatisan bahwa merekalah yang memulai tindak ketidakmanusiaan itu.

Tak puas dengan darah yang tertumpah dan melihat masih ada beberapa simpatisan yang hidup, para tentara terus-menerus membredeli peluru. Maka didatangkanlah mobil-mobil panser untuk “mengamankan” massa. Aman, bahkan terlalu aman.

Bukan hanya massa tidak berkutik lagi, bernapas saja pun tidak. Panser-panser itu seolah menunjukkan kehebatannya.  Hingga tak seorang pun dapat melarikan diri. Hanya berpura-pura matilah satu-satunya cara untuk selamat, walaupun sementara.

Jika tidak beracting sempurna, maka akan bernasib sama dengan Dudi (nama samaran). “‘Nah, ini masih  hidup!’, dengan  cepat tentara-tentara lainnya mendekati saya sambil berteriak, ‘Tembak lagi,  tembak  lagi!’”. tuturnya. Beruntung ada tentara lain yang “menyelamatkannya”, namun berujung penyiksaan.

Priok banjir darah dan mayat-mayat bergelimpangan. Tak cukup berhenti sampai disitu, truk-truk sampah dengan kecepatan tinggi melindasi mereka yang tergeletak di sepanjang jalan. Entah mayat ataupun bukan. Kemudian mayat-mayat itu dilempari seperti layaknya karung beras ke dalam truk-truk sampah tersebut, bertindih-tindihan. Sehingga mengundang tanya, dimanakah naluri mereka?

Kelam memang jika mengingat kembali peristiwa berdarah ini, terlebih Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah tempat kami tinggal dan terus terputar bayangan peristiwa itu. Tapi pelanggaran berat HAM seperti ini tak akan pernah terjadi, jika ideologi dan HAM diaplikasikan, bukan hanya diperdebatkan. Sehingga tidak akan ada peperangan di negara ini.

Ayo bangkit kawan! Kita mulai semua dari awal di Tanjung Priok. Jika mimpi mewujudkan Indonesia yang lebih baik itu masih ada. Biarkan ini menjadi sejarah, karena sejarah ada untuk dipelajari bukan diulangi.

Penulis : Debora Maranata (SMA N 13),Juara Harapan III