Tag

,

Kamis, 17 Februari 2000. Keluarga kami dan juga seluruh warga Tionghoa, ikut larut dalam eforia, merayakan hari raya Imlek Nasional bertema “Bila Diri Sendiri Ingin Tegak Bantulah Orang Lain Tegak.”, yang diresmikan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) di Balai Sudirman, Jakarta. Perayaan Imlek  ini dihadiri oleh Presiden RI, K.H. Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden, Ibu Megawati Soekarnoputri, Pejabat Tinggi Negara & Para Undangan.

Pada hari itu, saya yang baru berumur 6 tahun merasa senang. Senang karena mengenakan pakaian baru, alas kaki baru, mendapat angpao, serta melihat barongsai dan pertunjukkan naga Liong untuk pertama kalinya. Kebahagian Imlek juga terpancar dari kebersamaan keluaga kami untuk makan bersama, mendengar lagu khas Imlek, dan saling megucapkan selamat tahun baru Imlek kepada keluarga dan sanak famili.

Perayaan tersebut merupakan perayaan Imlek yang pertama di Indonesia. Pada masa sebelumnya, selama rezim Soeharto, melalui Inpres Nomor 14 Tahun 1967, perayaan ini dilarang di Indonesia. Segala hal yang mengandung unsur budaya Tionghoa dilarang. Kesenian, bahasa, nama, bahkan agama orang Tionghoa-pun ingin “ditahirkan”  Orde Baru dari pengaruh China yang berhaluan Komunis.

Menurut Thung Ju Lan, tindakan Orde Baru yang melakukan pelanggaran HAM kepada etnis Tionghoa di Indonesia adalah dengan melakukan politik asimilasi kepada etnis Tionghoa. Tujuannya adalah untuk “membaurkan” etnis Tionghoa dengan masyarakat Pribumi. Bentuk-bentuk usaha pengasimilasian yang terjadi misalnya pelarangan berdirinya sekolah, media, dan organisasi-organisasi politik yang berbau “Cina”.

Dalam kaca mata Orde Baru, politik asimilasi adalah cara untuk mencegah tumbuhnya komunisme dari utara ke Indonesia. Hal ini didasari kecurigaan kepada etnis Tionghoa yang diduga memiliki hubungan erat dengan Cina daratan yang notabene berhaluan komunis. Atas dasar kecurigaan itulah muncul 7 peraturan perundang-undangan pada era Soeharto menurut YLHBI dan Esther Yusuf, S.H dari SNB yang isinya diskriminatif bagi orang Tionghoa.

Salah satu dari ketujuh peraturan tersebut adalah Presidium Kabinet Ampera RI;Kep.Presidium No. 127/U/Kep/12/1966 yang isinya mengenai Peraturan Ganti Nama bagi WNI yang memakai nama China. Artinya, setiap warga Tionghoa yang mau tinggal di Indonesia diminta mengganti nama mereka dengan nama lain yang tidak mengandung unsur Tionghoa.

Nama bagi orang Tionghoa adalah sesuatu yang sakral dan memiliki makna tertentu. Nama Tionghoa yang di dalamnya terdapat marga  memiliki makna identitas dan menjadi kebanggan. Nama belakang juga biasanya merupakan warisan dari para tetua maupun para pendeta dan juga memiliki makna mendalam. Namun demikian, marilah kita melihat  pengakuan dari salah seorang dari etnis Tionghoa yang diubah identitanya guna pengakuan masyarakat. (kebetulan tokoh ini merupakan kerabat penulis)

“Nama saya Lie Hua dan beragama Kristen, tapi waktu itu, saat saya mengurus KTP, pak RT mengganti nama saya menjadi Livah dan agama saya menjadi Islam. Saya sempat protes kepada pak RT, namun ia beralasan kalau semua perubahan itu akan memudahkan dan menguntungkan saya,. Karena KTP saya sudah jadi sebelum saya protes, maka saya tidak dapat meminta untuk dirubah, selain itu juga uang saya pada waktu itu sudah habis.”

Lie Hua merupakan salah satu contoh dari begitu banyak warga Tionghoa yang mendapat perilaku serupa. Ia keturunan Tionghoa peranakan dan lahir di Jakarta. Namun, karena ia tidak ikut pemutihan nama, RT di lingkungan dia kemudian “memutihkan” nama dia menjadi Livah, supaya “ke-China-an” dalam dirinya tidak  teridentifikasi.

Tidak hanya berhenti di sana, diskriminasi juga berlanjut sampai ke bidang agama. Agama Khonghucu pada era Soeharto tidak diberi pengakuan oleh Negara sebagai agama, namun hanya sebagai aliran kepercayaan. Hal ini menyebabkan banyak orang Tionghoa beralih ke agama-agama lain yang diakui  oleh Negara.

Banyak dari mereka yang beralih ke Agama Buddha karena memiliki hubungan historis yang lebih dekat kepada Khonghucu daripada agama-agama lainnya, serta banyak dari penganut agama Buddha adalah orang Tionghoa. Namun, pengakuan terhadap agama Budda pada Orde Baru juga berjalan alot. Hal ini ditunjukan dari tindakan pemerintah yang baru menjadikan Waisak sebagai Hari Raya Nasional pada tahun 1983. Selain ke Agama Buddha, sebagian dari mereka beralih ke agama Nasrani.

Lebih lanjut, hak atas informasi dan kebebasan berserikat etnis Tionghoa juga mengalami diskiminasi pada era tersebut. Media cetak maupun elektronik Tionghoa dilarang beredar di Indonesia, karena diduga berbau komunis dan berporos ke Beijing. Banyak organisasi politik yang dibubarkan dengan alasan yang sama. Banyak juga orang Tionghoa yang ditangkap dan disiksa karena diduga anggota PKI.

Yang mungkin tidak dapat dilupakan adalah peristiwa pelanggaran HAM berat Mei 1998 yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Dalam peristiwa ini terjadi aksi pemerkosaan kepada perempuan etnis Tionghoa dalam peristiwa ini. Menurut laporan tim gebungan  pencari fakta (TGPF), menyebukan adanya tindak kekerasan seksual di Jakarta dan sekitarnya, Medan, dan Surabaya sebanyak 52 orang. TGPF juga menyimpulkan bahwa perangkat hukum positif tidak memadai dan oleh karena itu banyak dari kasus perkosaan yang ditemukan maupun yang sudah dilaporkan tidak memungkinkan untuk dapat diproses secara hukum.

Dalam catatan TGPF, juga terjadi penjarahan maupun pengerusakan toko dan swalayan pada peristiwa Mei 1998 yang dilakukan oleh masyarakat yang diprovokasi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, namun yang paling banyak mengalami hal ini adalah etnis Tionghoa. Untuk demikian, marilah kita menyimak pengakuan dari salah satu orang Tionghoa yang tokonya dijarah dan dirusak oleh massa pada Tanggal 14 Mei 1999. ( tokoh ini merupakan sanak famili dari penulis )

“Nama saya Ng Mung Hian. Pada tahun 1998, saya menyewa kios di daerah Warakas dan membuka toko emas. Usaha ini berjalan lancar dan maju. Namun, pada tanggal 14 Mei 1998, saat saya hendak melihat toko saya, toko emas saya sudah hancur. Pintu toko sudah didobrak paksa dan etalase toko hancur diamuk massa. Untungnya emas saya selamat, karena semua emas sudah saya masukkan ke dalam brankas yang oleh massa gagal dijebol. Namun, usaha sayapun bangkrut karena harga emas anjlok pasca kejadian tersebut.”

Dalam pandangan Orde Baru, etnis Tionghoa ditengarai tidak memiliki rasa nasionalisme. Hal ini didasarkan kepada sikap orang Tionghoa yang bangga kepada tanah leluhur dan sejarah leluhur, yaitu China (Sikap ini mencul karena etnis Tionghoa sangat menjaga tradisi dan budaya mereka, serta sangat menjunjung tinggi hubungan darah dan persaudaraan).  Memang benar adanya hal ini terjadi, namun seiring berjalannya waktu, paradigma mereka mulai berubah. Rasa nasonalisme pun tumbuh dalam raga mereka, karena mereka mulai sadar bahwa Indonesia adalah tanah air mereka dan sudah menjadi bagian dari diri mereka. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, terdapat juga banyak tokoh Tionghoa yang berjuang demi Indonesia dalam berbagai bidang.

Oei Tjoe Tat, adalah salah satu Menteri  Negara di Orde lama periode 1963-1966. Ia diangkat oleh presiden Soekarno di Istana Negara melalui undangan Cakrabirawa. Ia dikenal sebagai salah satu pembantu presiden Soekarno yang loyal dan bersahaja. Rasa nasionalisme dan loyalitas yang dimiliki dia tentu tidak diragukan lagi. Namun oleh Orde Baru, ia ditangkap dan dibuang ke pulau Buru tanpa melalui proses peradilan. Ia ditangkap setelah pulang dari Kalimantan Utara dalam usaha menggagalkan pembentukan negara Malaysia.

Lalu tentu kita ingat jagoan bulu tangkis di negeri ini yang beretnis Tionghoa seperti Liem Swee King, Rudi Hartono, Susi Susanti dan Alan Budikusuma. Mereka menjuarai event-event di tingkat Internasional dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Rudi Hartono, legenda bulutangkis Indonesia yang menjuarai All England 8 kali. Lalu, Susi Susanti juga menyumbang emas perdana bagi Indonesia dalam ajang Olimpiade Barcelona tahun 1992.

Jurang pemisah antara etnis Tionghoa-pun semakin melebar di masyarakat pada masa itu. Dalam lingkungan pergaulan dan kehidupan sehari-hari, ketidakadilan merupakan hal yang biasa terjadi di dalam pergaulan orang Tionghoa dengan orang non-Tionghoa. Hal ini terjadi akibat sentimen Orde Baru  kepada orang Tionghoa.

Semenjak saya lahir, saya sudah mengalami diskiminasi. Dalam akte kelahiran saya, saya dinyatakan sebagai anak sulung hasil hubungan luar nikah dari ibu saya (dengan kata lain, saya dinyatakan sebagai anak jadah). Hal ini terjadi karena ayah dan ibu saya penganut agama Khonghucu pada saat itu, sehingga pernikahan mereka tidak dapat disahkan oleh negara. Saya diberi nama Thomas Febyanto karena orangtua saya khawatir jikalau nama Jong Bu Khong diberikan kepada saya, nama itu akan “menyulitkan” saya untuk memperoleh pendidikan.

Tumbangnya Orde Baru tidak berarti kalau etnis Tionghoa bebas dari diskriminasi. Memang pemerintah sudah menghapuskan peraturan pemerintah yang mendiskrimansikan orang Tionghoa serta memberi jaminan anti diskrimasi melalui UU No. 40 tahun 2008  tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Namun sikap dan pandangan masyarakat belum berubah, diskrimasi secara horizontal di masyarakat terus berlangsung, bahkan sampai hari ini.

“Jangan panggil aku Cina! Saya Tionghoa, tetapi saya bukan China” Kata-kata ini terlontar dari bibir saya ketika saya dipanggil “China” oleh teman-teman saya yang non-Tionghoa di sekolah. Saya mengalami diskriminasi oleh teman-teman saya. Seringkali saya dilecehkan dan dikucilkan ketika bermain bersama mereka.

Tidak hanya dalam pergaulan  di sekolah, dalam bermasyarakat saya dan keluarga sering kali mengalami diskriminasi. Kami acapkali harus membayar iuran lebih tinggi daripada warga yang lain. Hal ini terjadi mungkin karena etnis Tionghoa identik dengan orang kaya. Namun, bukankah tidak semua orang Tionghoa orang kaya. Masih banyak orang Tionghoa yang sulit untuk memenuhi kehidupan keluarganya.

Sudah saatnya masyarakat Indonesia mengakui bahwa etnis Tionghoa maupun etnis-etnis minoritas sebagai bagian yang integral dari Indonesia. Sebab, secara historis, etnis Tionghoa serta etinis-etnis lainnya sudah menyatu dengan bangsa Indonesia dan turut berjuang bersama-sama memerdekakan bangsa ini dari penjajahan.

Di sisi lain, orang Tionghoa juga harus meninggalkan cara pandang mereka kepada masyarakat pribumi. Elitisme mereka harus dihancurkan dan mulai membuka diri untuk pergaulan yang lebih terbuka dalam membentuk kehidupan bersama yang lebih baik. Sekali lagi, mengapa memanggil kami China? Kami tidak pernah memanggil saudara Jawa, Padang, Batak. Marilah kita menyebut diri sebagai orang Indonesia.

“Walau berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika !

Penulis: Thomas Febyanto (SMAN 13) , Juara II tingkat SMA