Tag

,

Sangat terkejut rasanya begitu mengetahui bahwa “Tragedi 1965” di Indonesia ternyata menelan korban begitu besar. Bahkan pernah saya baca di salah satu tulisan di media cetak yang menyebutkan bahwa korban tragedi 1965 di Indonesia mencapai jutaan orang, melampaui korban Holocaust (pembantaian Yahudi oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler) di Eropa. Ironisnya, fakta-fakta di berbagai buku dan tulisan di media massa ternyata sangat berbeda jauh dengan yang terdapat dalam buku teks pelajaran sejarah yang saya pelajari sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

Tragedi 1965 tersebut diawali dengan kisruh politik dan ideologi di Negara Indonesia ini. Awalnya adalah pembunuhan para Jenderal—yang dikenal sebagai “Pahlawan Revolusi” pada 30 September s.d. 1 Oktober 1965. Para Jenderal tersebut di tangkap dan dibawa ke Lubang Buaya (Pondok Gede, Jakarta Timur), kemudian disiksa dan dibunuh. Dikampanyekan bahwa dalang pembataian para jenderal tersebut adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai upaya kudeta berdarah (perebutan kekuasaan secara tidak sah). Setelah pembantaian para Jenderal tersebut, kemudian terjadi pembantaian massal mulai dari wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, lalu Jawa Timur hingga Bali hanya dalam hitungan minggu dan bulan. Lalu, sepanjang masa satu tahun terjadi pembantaian serupa di berbagai wilayah Indonesia. Pembantaian dilakukan dengan berbagai cara yang sangat kejam. Para korban rata-rata adalah “aktivis PKI atau organisasi sealiran dengan PKI” atau orang-orang yang di PKI-kan.

Ini adalah sejarah yang sulit terungkap. Sampai saat ini, hal itu masih jadi bahan pembicaraan dan pembahasan. Apakah Gerakan 30 September itu direncanakan oleh PKI atau justru di susun oleh TNI untuk meruntuhkan dengan sengaja pemerintahan presiden Soekarno. Hal ini menyangkut kepentingan strategis berupa skenario yang disusun secara rapi dan dilancarkan oleh suatu kelompok.

Alasan tidak diterimanya PKI adalah karena perbedaan ideologi padahal itu adalah hal yang normal dalam dunia berpolitik. Akan tetapi konflik politik tersebut muncul dari perselisihan ideologi antara Pancasila dan Komunis. Seharusnya dalam sistem demokrasi, hal tersebut dapat diselesaikan misalnya melalui pemilihan umum. Akan tetapi budaya demokrasi itu tidak tercipta, justru berubah menjadi kekerasan politik yang parahnya bisa menjadi pembunuhan politik. Semua itu bisa terjadi ketika adanya persaingan ideologis itu. Seperti halnya pada Pemilu 1955, Pemilu pertama setelah Indonesia merdeka tersebut diikuti oleh sepuluh partai politik dan PKI menjadi pemenang ketiga setelah PNI dan Masyumi. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama dan terakhir di era pemerintahan orde lama.

Dengan peringkat ketiga dalam pemilu tersebut maka PKI bukanlah partai kecil pendukungnya. Ini menunjukan bahwa PKI menjadi partai pilihan masyarakat yang cukup luas. Tidak mengherankan mengapa PKI mendapatkan dukungan yang begitu luas karena dari beberapa bahan bacaan menuliskan bahwa program PKI dekat dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat bawah seperti buruh tani, buruh pabrik,  dan sebagainya. Bisa jadi peroleh suara ini sangat mengganggu kelompok tertentu yang tidak menginginkan Indonesia menjadi komunis. Apalagi hubungan Presiden Soekarno dengan PKI semakin dekat.

Hal inilah yang menyebabkan kenapa PKI harus diberangus atau ditumpas dari Indonesia pada saat itu. Lalu apa setelah penumpasan Partai Komunis Indonesia dan pergerakannya, semua masalah selesai pada saat itu? Tidak. Selain menimbulkan perbedaan pandangan mengenai sejarah atau bahkan pencucian sejarah, Peristiwa ini juga dilengkapi dengan stigmatisasi atau pandangan negatif terhadap mereka yang terlibat dalam peristiwa itu, bahkan sampai pada keturunan keluarganya. Tidak menutup kemungkinan mereka yang tidak terlibat ada yang terbawa menjadi korban stigmatisasi.

Pada periode ini bekas Tahanan Politik (Tapol) beserta anggota keluarganya atau keturunannya tetap diawasi dengan pemantauan terstruktur. Misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) mantan tapol dan keluarganya diberi tanda eks PKI. Hal ini kemudian menimbulkan hilangnya hak-hak ekonomi para mantan tapol dan keluarganya. Mereka tidak bisa menjadi pengawai negeri, tidak bisa menjadi anggota ABRI, bahkan sulit mendapat pekerjaan di bidang lain.

Mengapa mereka mendapat perlakuan itu? Karena mungkin saja mereka (dikhawatirkan) menggalang suatu solidaritas, konsolidasi, ideologi, dan membangun kembali kekuatan politiknya melalui berbagai cara. Rasa takut ditimbulkan guna merampas kebebasan mereka melalui teknik panoptican. Tekanan psikologis bertujuan membentuk suatu paradigma baru di mana rezim yang berkuasa menguasai bahkan menentukan nasib dan masa depan mereka dan keluarga mereka. Isu-isu ditebarkan menimbulkan rasa curiga dan stigmatisasi kembali.

Ideologi menjadi suatu yang dipaksakan oleh pihak negara. Terbukti dengan berbagai kejadian, salah satunya adalah penataran berkaitan dengan pancasila itu sendiri. Paham selain Pancasila adalah suatu yang dilarang dan dianggap mengancam kelangsungan negara. Komunisme pada Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu bukti larangan adanya paham lain yang beredar di antara warga negara. Kembali lagi perang ideologis memenangkan kekuasaan dan menghilangkan kebebasan dasar manusia. Dalam pandangan HAM hal ini tidak dapat ditolerir.

Tanpa campur tangan dari luar negeri dan dari tuntutan HAM, bukan tidak mungkin pemerintah tidak mengembalikan Tahanan Politik ke masyarakat. Padahal rata-rata tahanan politik yang diduga terlibat peristiwa 1965 sebagian besar tidak melalui pengadilan. Mereka ditangkap paksa, di tahan, disiksa, bahkan di jebloskan ke dalam penjara atau kamp-kamp tanpa diberi makan dan sel yang memadai apalagi manusiawi. Mereka dibebaskan atas desakan Amnesty Internasional pada tahun 1977 s.d. 1978. Menurut pemantauan Amnesty Internasional penjara-penjara bagi tahanan politik melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga pemerintah Indonesia di bawah rezim orde baru (ORBA) akhirnya membebaskan para tapol secara besar-besaran pada tahun 1978. Namun, sekembalinya mereka ke tengah masyarakat pun mereka tetap diawasi, dan diberi perbedaan pada kartu identitasnya. Hal ini bisa jadi menghancurkan masa depan seseorang. Dan inilah kejahatan terbesar yang dilakukan oleh penguasa ORBA. Tertutupnya kesempatan menjadi Polri/Militer menjadi salah satu dari banyak larangan bagi mereka yang sebenarnya dijadikan kambing hitam atas peristiwa yang menentang pemerintahan Orde Baru.

Bagi saya, tragedi 1965 adalah peristiwa pergantian kekuasan yang meminta korban ratusan ribu bahkan jutaan nyawa. Ribuan keluarga tercerai berai karena ayah atau ibunya atau ayah ibunya ditangkap dan dipenjara tanpa pernah bisa membela diri –karena tidak melalui proses pengadilan. Sementara anak-anak yang ditinggal masih kecil-kecil dan belum paham pada situasi yang terjadi, baik secara sosial apalagi secara politik.  Kondisi pergantian kekuasaan antara era ORLA ke era ORBA ini menunjukkan bahwa belum matangnya Indonesia dalam berdemokrasi. Karena yang saya pahami kalau demokrasi seharusnya pergantian kekuasaan dengan cara yang damai, bukan dengan kekerasan apalagi pembantaian hanya karena paham politik yang berbeda.

Saya berharap agar “Tragedi 1965” tidak akan pernah terjadi lagi adalah dengan menguak kisah yang selama ini tabu, menjadi sesuatu yang terbuka dan dapat dipelajari oleh generasi muda Indonesia melalui pembelajaran di sekolah. Penguakan misteri G-30-S  bukan untuk meneruskan dendam, tetapi agar kita bisa belajar dari masa lalu agar tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Belajar dari kesalahan masa lalu dapat meningkatkan kualitas kita sebagai bangsa. Dan sekarang ini bangsa Indonesia memerlukan kebesaran jiwa untuk meluruskan sejarah masa lalu yg masih gelap dan tabu untuk dibicarakan. Kita perlu mendorong Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan Nasional, ahli sejarah, dan lembaga penelitian untuk bersinergi menulis ulang bagian-bagian gelap sejarah kita secara jujur, agar generasi mendatang tidak larut dalam sejarah palsu.

Semoga Indonesia yang saya cintai ini akan menoreh sejarah yang membanggakan generasi yang akan datang. Semoga penghargaan, penghormatan dan jaminan atas HAM sebagai diamanatkan UUD 1945 dapat direalisasikan di Indonesia. Mari saling menghormati dan saling mencintai sebagai bangsa Indonesia. Meski kita berbeda suku, bahasa daerah, adat istiadat, agama, dan mungkin juga ideologi kita. Tetapi, kita tetap satu. Saya mencintai Republik Indonesia!

Penulis : Aulia Dirayati Putri (SMA N 13) , Finalis Urutan VII