Tag

,

“Kami tak punya permintaan lain. Hanya satu saja, yaitu pulihkan nama kami!,” ungkap Ramadi seorang mantan tahanan politik atau yang populer dengan singkatan tapol. Dari kutipan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa nama para mantan tapol di Pulau Buru sudah tidak bersih lagi. Nama mereka sudah tercemar di mata masyarakat umum.

Kasus penangkapan ini, berawal dari peristiwa G30S yang terjadi pada 1965, pembantaian 1965/1966, dan berujung pada pembuangan para tapol di Pulau Buru. Apabila kita berbicara sejarah, hal ini tidak dapat kita pisahkan dengan dua kejadian di atas. Pembuangan yang mayoritas diterima para tapol golongan B, yaitu golongan masyarakat yang tidak mempunyai cukup bukti untuk diadili. Menurut Supono yang merupakan salah satu saksi mata sekaligus korban dari peristiwa ini, pembuangan berlangsung secara bertahap sejak tahun 1969 hingga tahun 1979.

Bermula pada konspirasi pemerintah yang ingin menggulingkan pemerintahan yang lama, dengan strategi kebalikan obat nyamuk, seperti yang dikatakan oleh Asvi Warman Adam. Yaitu memberantas dari yang paling luar hingga yang terdalam. Masyarakat yang dituduh terlibat dalam kasus 1965 dikategorikan sebagai tahanan politik. Hanya saja, tapol golongan B berjumlah lebih banyak. Lalu,  mereka ditahan di daerah Pulau Jawa, dan kemudian pada tahun 1969 mereka diasingkan ke sebuah pulau terpencil.

Supono (nama samaran) mengatakan kepada Elly Burhaini Farizal bahwa ia diculik dan ditahan tanpa sebab ketika ia berumur 25 tahun. Padahal, Supono tidak pernah menjadi anggota Pemuda Rakyat. Ia hanya berteman dengan aktivis Pemuda Rakyat, yang merupakan organisasi pemuda dibawah naungan PKI. Pada mulanya ia ditahan di penjara Cipinang. Kemudian dipindahkan ke penjara Salemba, lalu penjara Tangerang. Dan pada tahun 1972 ia dipindahkan ke Pulau Buru.

Pulau Buru banyak ditumbuhi pohon minyak kayu putih, ilalang, dan rumput liar. Di pulau inilah banyak hak para tapol yang hilang. Diantaranya, hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi, hak atas perlindungan, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan masih banyak lagi.

Di salah satu diskusi pada 28 Oktober 2010, Fahri Salam mengatakan jumlah tapol yang dibuang ke Pulau Buru berkisar 15.000 tapol. Asvi Warman Adam juga menyebutkan, para tapol peristiwa 1965 dibuang, disiksa, dijauhkan dari keluarga, dan distigmakan sebagai pengkhianat negara yang dibuang ke pulau ini. Asvi juga mengatakan bahwa lokasi pembuangan para tapol disebut dengan unit. Setiap unit berjarak 4 sampai 5 kilometer.

“Saya dibuang sekitar usia 27 tahun. Disana, yang paling banyak mendapat siksaan dan perlakuan yang tidak berperikemanusiaan hingga tewas, kebanyakan berasal dari tapol yang masih berusia muda.” Daryun adalah salah satu alumnus Pulau Buru yang berasal dari Jawa Barat.

Disana mereka dicampur dengan para transmigran dan tahanan lainnya. Tapi tetap saja, mereka mendapatkan perlakuan yang “khusus” dari para tentara, yaitu penjagaan sangat ketat yang tidak memungkinkan mereka untuk bertindak nekat. Menebang hutan yang kemudian diubah menjadi sawah, membangun jembatan dan jalan, merupakan aktivitas sehari-hari mereka selama masa pembuangan. Selain itu, pembunuhan dan penyiksaan juga tak jarang mereka lihat.

Dalam urusan bertahan hidup, mereka memiliki cara sendiri. Yaitu, mengkonsumsi makanan yang tak biasa. Ketika mereka tak mempunyai bahan makanan untuk dikonsumsi, mereka tak segan-segan untuk mengonsumsi hewan yang mereka lihat pada saat itu. Kita dapat membayangkan, seberapa mirisnya keadaan disana. Bahkan, makanan yang merupakan kebutuhan pokok tidak tercukupi.

Berdasarkan penuturan Irawan Prodjokusumo, untuk bertahan hidup di Pulau Buru, mereka harus pandai menuri hasil jerih lelah mereka yang akan diserahkan kepada petugas keamanan. Bahkan, apabila mereka terlambat mengantarkan makanan, kematian pun semakin mendekati mereka.

Hersri Setiawan salah satu tapol bercerita, disana tidak boleh membaca selain Kitab Injil dan Al-Qur’an. Suatu hari, pernah temannya ketahuan membaca sobekan kertas koran tua. Yang terjadi kemudian, ia disiksa hingga tewas. Mayatnya dibuang ke sungai. Selain itu, sang mantan tapol juga pernah direndam di got setengah malam penuh, dengan posisi semua terendam, kecuali mulut. Hal itu terjadi karena, ia dipaksa untuk memberitahu informasi tentang teman sekamarnya yang melarikan diri. Bahkan para sipir penjaga sampai memasukkan jangkrik ke dalam telinganya hingga tuli.

Dan akhirnya pada tahun 1979, terciumlah kasus penculikan paksa para tapol yang dibuang ke Pulau Buru tersebut. Atas desakan pihak internasional dan negara yang telah memberikan hutang kepada Indonesia, para tapol itu pun dibebaskan dari tahanan. Ada yang kembali ke daerah asalnya namun tak sedikit juga yang memilih untuk menetap di pulau tersebut.

Tapi penderitaan mereka tidak berhenti sampai disitu. Setelah mereka bebas, ternyata mereka masih harus memikul beban yang sangat berat. Disaat memiliki KTP, bukannya mereka merasa senang tapi malah terbebani. Di KTP mereka, tercantumkan lambang ET (Eks Tapol). Hal ini membebani mereka, ketika ingin melamar pekerjaan. Semua perusahaan atau apa pun, menolak mereka dengan begitu saja. Lambang ET itu, memberi kesan yang sangat buruk pada diri mereka. Dengan ET itu, semua orang menjadi tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang “berdosa”, seperti ditulis Ken Setiawan.

Jadi selain kekerasan fisik yang diterima para tapol, siksaan batin juga mereka terima, yang masih membekas didalam diri mereka. Hal tersebut membuat mereka merasa terdiskriminasi oleh yang lainnya. Contohnya, mereka harus meminta izin ketika ingin berpergian, dan setibanya di tempat tujuan, mereka masih harus melapor ke instansi setempat. Belum lagi, instruksi Mendagri No. 32 tahun 1981. Instruksi ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan eks tapol. Hal ini membuktikan adanya pendiskriminasian antar warga negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Walaupun fisik mereka sudah bebas, tetapi batin mereka masih terbelenggu dengan kejadian yang telah dilalui. ET pada KTP mereka, telah membatasi gerak-gerik mereka dalam menjalani kehidupan di negara yang demokrasi ini. Negara yang seharusnya melindungi semua warga negaranya. Tapi nyatanya, masih banyak para kaum negeri ini, yang merasa tak terlindungi. Contohnya para tapol itu.

Menurut kesaksian Maman (nama samaran), sebenarnya pada tanggal 18 Agustus 1985 pemerintah Orde Baru telah resmi menghapus penggunaan ET pada KTP. Tapi, ketidakadilan di desa Maman masih terjadi. Mantan tapol daerah Klaten, Jawa Tengah ini masih harus merasakan kode ET pada KTP mereka.

Selain ET, masih ada hal lainnya yang menimbulkan trauma yang mendalam. Dan mirisnya, yang merasakan dampak tersebut tidak hanya tapol yang ditahan, tapi juga keluarga yang ditinggalkan, termasuk anak-anak mereka. Dalam artikel “Mengubur Trauma Sejarah Bernama ET” yang dimuat pada 25 Maret 2000 di Kompas, Pia salah seorang anak tapol Pulau Buru yang berusia 27 tahun memiliki trauma tersendiri. Ia tak dapat melupakan ketika ayahnya ditahan paksa. Selain itu, ia mendengar lolongan jeritan tapol yang sedang disiksa aparat. Selain itu, ia merasa pergaulannya sangat terbatas dan merasa minder bila ingin mengatakan daerah asalnya.

Dapat dilihat, seberapa berpengaruhnya kejadian itu terhadap kehidupan mereka. Tidak hanya pada korban saja, tetapi orang-orang yang berada di sekelilingnya pun ikut merasakan dampak negatifnya.

Ramadi menginginkan keadilan yang belum ia dapatkan. Ia ingin, kasus ini segera selesai, dengan tidak merugikan pihak yang benar. Mengembalikan hak-haknya yang dicabut, merupakan salah satu permintaannya pada negara ini.

Dengan melihat kisah Rasmadi, Supono, Daryun dan masih banyak lagi lulusan dari Pulau Buru, menunjukan betapa kejamnya negara ini. Mengadili yang tak bersalah, tidak melindungi warga negaranya sendiri, menghilangkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari sebuah negara demokratis yang besar ini.

Seharusnya, dibentuk lembaga-lembaga sosial yang bertugas untuk membantu para mantan tapol, agar mereka tidak lagi merasa dibedakan dari yang lainnya. Terutama psikologis mereka, yang menghambat pemikiran dan pergaulan mereka di luar sana. Mungkin saja, dengan hal tersebut, para alumnus Pulau Buru yang mulanya trauma dengan kejadian ini, mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka yang lama telah hilang.

Selain itu, pemerintah harus sadar sadar akan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh rakyatnya, terutama dalam tugas negara yang wajib melindungi segenap bangsanya, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan pemerintahan. Jangan hanya mementingkan yang besar-besar saja. Lihat sekeliling, masih banyak hal-hal kecil yang belum tersentuh. Jangankan hal kecil, hal besar seperti kasus pembuangan tapol ke Pulau Buru saja belum selesai hingga saat ini.

Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Banyak rakyat yang merasa dirugikan, padahal mereka tak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Tentu saja ini berakibat negara ini mengalami kendala untuk maju. Banyak hal yang mempengaruhi hal ini. Salah satunya adalah melupakan masa lalu yang belum jua usai. Generasi penerus bangsa ini harus mengugah negaranya menjadi lebih baik. Jangan diberikan beban yang didalamnya tidak ada sangkut pautnya dengan mereka.

Apakah hal seperti ini yang negara inginkan?

Penulis : Revityas Nanda Laksana (SMA N 13) ,Juara Harapan II